BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A.     Pendahuluan

Ciri utama sistem politik negara modern di era global adalah demokrasi. Demokrasi menuntut  partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam setiap proses dan urusan pemerintahan, yang  pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Negara  Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 menerapkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ini merupakan perwujudan dari penerapan asas kerakyatan pada sila  keempat Pancasila. Asas kerakyatan dan kedaulatan rakyat inilah sebenarn ya yang merupakan  landasan filosofi bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi, seperti halnya negara Indonesia. Sistem seperti ini diwujudkan dari mulai Pusat sampai dengan Desa.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengingatkan adanya sistem pemerintahan dan agar lebih efektif dan efisien serta demokrasi. Dengan demikian maka haruslah ada sebuah lembaga legelasi desa dan yang berperan dan berfungsi membuat keputusan desa. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam membuat keputusan desa

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Terhadap Tingkat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis Dengan berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur tentang pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan pula dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Hal di atas sesuai dengan penjelasan pada Pasal 200, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa : “Dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelengaaraan pemerintahan. Pada masa orde baru pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di laksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa. Pada sisi lainnya, hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaan Kepala Desa yang dapat dikatakan analog dengan kekuasaan dictator atau raja absolute, sehingga masyarakat kurang dapat secara leluasa menyalurkan aspirasinya.

Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksanan sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan DPR. Karenanya agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional.

Pada tingkat pemerintahan desa, proses demokrasi akan dikembangkan pada tataran yang  formal oleh Badan Perwakilan Desa (BPD). Untuk itu, permasalahan/ pertanyaan mengenai:

(1)   Apakah kedudukan,tugas, kewajiban, dan manfaat BPD dalam merumuskan aspirasi masyarakat desa?

(2)   Bagaimana cara (teknik) BPD merumuskan aspirasi masyarakat desa?

(3)   Siapa saja yang dapat dijadikan mitra kerjasama BPD dalam merumuskan aspirasi masyarakat desa?

(4)   Bagaimana rumusan aspirasi masyarakat desa itu? di bahas di bawah ini.

B.      Kedudukan, Tugas, Kewajiban, Dan Manfaat BPD Dalam Merumuskan Aspirasi Masyarakat

Merumuskan Aspirasi Masyarakat Desa BPD dalam  pemerintahan  desa  berkedudukan sebagai  lembaga legislatif, yaitu sebagai badan untuk tempat berdiskusi bagi para wakil masyarakat desa. Dalam proses berdiskusinya itu, para anggota BPD berkedudukan sebagai  wakil dari kelompok masyarakat yang memilihnya. Dengan demikian, BPD berada dalam  posisi/kedudukan di pihak masyarakat, bukan di pihak lembaga eksekutif desa, yaitu bukan  sebagai pelaksana pemerintahan desa sebagaimana kedudukan kepala desa beserta perangkatnya. Berdasarkan kedudukannya itu, BPD pada dasarnya memiliki tugas- tugas pokok untuk:

1.      Merumuskan peraturan-peraturan (legislating function ) yang dibutuhkan oleh Desa, yang nantinya disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa;

2.      Bersama-sama Kepala Desa membuat Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ( budgetting function );

3.      Mengawasi eksekutif desa (Kepala Desa beserta Perangkatnya) dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari (controlling function).

Dalam melakukan tugas pokok yang pertama dan kedua, yaitu fungsi perumusan peraturan dan fungsi penganggaran, BPD ber kewajiban untuk:

1.      Menggali (mencari sendiri secara proaktif aspirasi masyarakat ke lapangan);

2.      Menampung (menerima aspirasi masyarakat yang datang ke kantor);

3.      Mempelajari (menguasai segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan program pembangunan/pemerintahan di desa;

4.      Mendiskusikan (membicarakan ketiga hal itu secara bersama-sama di luar musyawarah resmi BPD);

5.      Merancang (merencanakan secara matang hal-hal pokok (secara berurutan berdasarkan  skala prioritas) yang akan diputuskan dalam musyawarah BPD);

6.      Merumuskan (memutuskan rumusan-rumusan peraturan desa, program) pembangunan  desa, anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, dan yang lainnya untuk disahkan oleh Kepala Desa).

Dalam melakukan tugas pokok yang ketiga, yaitu fungsi pengawasan terhadap eksekutif desa, BPD ber kewajiban untuk:

1.      Memantau (memperhatikan dan mengingatkan agar semua peraturan, program, dan  anggaran benar-benar dilaksanakan dengan benar dan baik oleh Kepala Desa);

2.      Mengontrol (mempertanyakan, menegur, dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan  pelaksanaan peraturan, program, dan anggaran yang cenderung atau diduga akan menyimpang);

3.      Mengevaluasi (menilai dan memutuskan atas terjadinya penyimpangan/pelanggaran  terhadap peraturan, program, dan anggaran oleh Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa);

4.      Menindaklanjuti (secara politik dapat digunakan dalam menanggapi berupa diterima/tidaknya atau diterima/ditolaknya Laporan Pertanggungjawaban Tahunan  Kepala Desa pada rapat pleno BPD).

Atas dasar kedudukan dan tugas pokok itu, BPD bermanfaat :

1)      Bagi masyarakat desa dalam upaya:

1.1       menampung, menyalurkan, dan merumuskan aspirasi/kepentingannya yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan nonfisik di desanya.

1.2       Dengan manfaat ini, pembangunan desa menjadi lebih benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa;

1.3       memberikan peluang dan tradisi untuk ikut berpartisipasi secara nyata dalam  bentuk pemikiran, perencanaan, dan pengawasan pada proses pembangunan desa;

1.4       mentradisikan masyarakat desa untuk ikutserta bertanggungjawab dan bertanggung kerja dalam membangunkan, memajukan, dan mengembangkan desanya sendiri.

2)      Bagi pemerintah khususnya Pemerintah Desa dalam:

2        

2.1       mensinergikan dan memadukan kepentingan/program pembangunan dari  Pemerintah tingkat atasnya dengan kepentingan/program pembangunan yang  sesuai dengan aspirasi masyarakat desanya kedalam program pembangunan Pemerintahan Desa untuk di desanya;

2.2       menetapkan program pembangunan desa yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat desanya untuk dilaksanakan  oleh Kepala Desa beserta Perangkatnya;

2.3       hal demikian pada akhirnya masyarakat desalah yang dapat diminta bantuan untuk  ikutserta membiayai ren cana program pembangunan di desanya.

C.      Syarat, hak dan kewajiban BPD

Syarat untuk menjadi anggota BPD adalah :

a.      Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b.      Setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah. c. Penduduk Desa setempat.

c.       Sehat jasmani dan Rohani.

d.      Dinilai cakap, cerdas dan trampil oleh masyarakat desanya

e.      Berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Dasar (SD) atau yang berpengetahuan sederajat.

f.        Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun.

g.      Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

h.      Berkelakuan baik dalam arti tidak pernah melanggar norma Agama, Adat dan Aturan Perundang-undangan yang berlaku.

BPD mempunyai hak :

a.      Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;

b.      Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak :

a.      Mengajukan rancangan Peraturan Desa;

b.      Mengajukan pertanyaan;

c.       Menyampaikan usul dan pendapat;

d.      Memilih dan dipilih; dan

e.      Memperoleh tunjangan.

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

a.      Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang – undangan;

b.      Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

c.       Mempertahankan dan memelihara hukum  nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d.      Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi Masyarakat;

e.      Memproses pemilihan Kepala Desa; 

f.        Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

g.      Menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. dan;

h.      Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

D.     Cara (Teknik) BPD Merumuskan Aspirasi Masyarakat Desa

Banyak teknik proses merumuskan aspirasi masyarakat yang dapat digunakan oleh lembaga  legislatif. Beberapa teknik, diantaranya,yang cocok untuk ruanglingkup perumusan aspirasi  masyarakat  di desa untuk kepentingan BPD adalah sebagai berikut.

1.      Untuk menggali aspirasi masyarakat ke lapangan, BPD dapat menggunakan:

1.1  Teknik observasi, yaitu dengan  cara mengamati (meninjau, memantau,melihat,  untuk kemudian mencatat/memotret) objek-objek yang dituju. Teknik  ini  dapat    dilakukan secara bersama-sama atau secara masing-masing anggota BPD dengan  terjun  langsung  ke  lapangan,  ke masyarakat di tempat tinggalnya. Teknik ini  dapat digunakan misalnya untuk mengecek apakah suatu jalan, suatu gang, suatu  jembatan, suatu bangunan fasilitas umum/sosial, suatu  lokasi untuk pemasangan jaringan listrik/telepon, suatu lapang olahraga, dan seterusnya layak untuk dibangun,  diperbaiki/direnovasi, atau dievaluasi. Hasil pencatatan/pemotretan dapat digunakan  untuk bahan diskusi atau perumusan pada kegiatan rapat BPD, untuk bahan  dokumentasi, atau bahan lampiran pengajuan proyek, dan sebagainya.

1.2  Teknik wawancara, yaitu dengan cara tanya-jawab antara anggota BPD dan  individu/anggota masyarakat yang dianggap sebagai tokohnya dan dapat mewakili kelompok masyarakatnya itu. Teknik ini dapat dilakukan secara bersama-sama atau  secara masing-masing oleh anggota BPD, baik secara bergiliran atau  simultan/paralel  di tempat/lokasi yang berbeda-beda. Teknik ini dapat digunakan misalnya untuk  menampung aspirasi yang sebenarnya dari kelompok masyarakat, yang karakteristik masyarakatnya relatif lebih bersifat homogen/paternalistik/paguyuban (panut pada  pemimpin kelompoknya). Hasil wawancara berupa catatan-tulisan dan rekaman kaset  dapat digunakan untuk bahan diskusi atau perumusan pada kegiatan rapat BPD, untuk  bahan dokumentasi, atau bahan lampiran pengajuan proyek, dan sebagainya.

1.3  Teknik focus group discussion (FGD), yaitu dengan cara diskusi bersama kelompok yang dijadikan fokus pengumpulan aspirasi yang dianggap dapat mewakili kelompok  masyarakat yang lebih luas. Teknik ini dapat dilakukan secara bersama-sama atau  secara masing-masing anggota BPD, baik secara bergiliran atau simultan/paralel di tempat/lokasi yang berbeda-beda. Teknik ini dapat digunakan misalnya untuk menampung aspirasi yang sebenarnya dari kelompok masyarakat, yang karakteristik  masyarakatnya relatif lebih bersifat heterogen/egaliter/bersaing (panut pada hasil  kesepakatan bersama). Hasil diskusi berupa catatan-tulisan dan rekaman kaset dapat digunakan untuk bahan diskusi atau perumusan pada kegiatan rapat BPD, untuk  bahan dokumentasi, atau bahan lampiran pengajuan proyek, dan sebagainya.

2.      Untuk menampung aspirasi masyarakat di Kantor/Sekretariat, BPD dapat menggunakan:

2.1  Teknik dengar-pendapat, yaitu dengan cara mendengarkan dengan baik, mencatat dengan lengkap, bertanya  seperlunya dengan  maksud melengkapi bahan/fakta, dan menjawabnya hanya dengan janji/kata-kata akan menindaklanjutinya/ meneruskannya/memperjuangkannya kepada Kepala Desa, rapat BPD, atau  pihak-pihak lain yang dituju. Melalui teknik ini, BPD dapat mencatat dan menerima surat  pengajuan aspirasi dari anggota/kelompok masyarakat yang datang ke Kantor/Sekretariatnya.

2.2  Teknik diskusi, yaitu dengan cara bertukar-pikiran atau tanya-jawab untuk  mendapatkan rumusan yang tepat, lengkap, dan benar untuk kemudian diperjuangkan  kepada Kepala Desa, rapat BPD, atau pihak-pihak lain yang dituju. Melalui teknik  ini,  BPD dapat mencatat atau merekam hasil diskusi.

3.      Untuk mempelajari peraturan perundang-undangan, BPD dapat menggunakan:

3.1  Teknik studi pustaka, yaitu dengan cara mencari,  membaca, dan mencatat hal-hal  pokok yang akan dikemukakan/disosialisasikan/dijadikan landasan: (a) dalam proses  merumuskan aspirasi masyarakat desa pada forum rapat BPD, (b)  dalam menjawab pertanyaan/permasalahan  pada forum diskusi atau forum dengar pendapat atau  forum FGD, dan (c) untuk keperluan lainnya. Teknik ini dapat digunakan dalam  membaca buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, dan sebagainya di satu  pihak atau dalam merancang peraturan desa, membuat program pembangunan  desa, merancang anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, dan sebagainya di lain pihak.

4.      Untuk mendiskusikan aspirasi masyarakat diluar rapat resmi, BPD dapat menggunakan:

4.1  Teknik komparasi, yaitu dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan hasil yang didapat oleh anggota BPD yang satu dengan yang lainnya, antara yang ada pada para anggota BPD dengan sumber-sumber lainnya (Kepala Desa,Kepala  Dusun/Kampung, Ketua RW/RT,wartawan, Babinsa, partai politik, ormas, LSM, dan  seterusnya). Melalui teknik ini, perbedaan-perbedaan dalam bentuk  bahan/fakta/data/informasi dapat dikurangi/diperkecil daripada menajam di dalam  forum rapat resmi BPD yang dapat berakibat pada bertele-telenya musyawarah atau bahkan tidak dicapainya kesepakatan bersama.

4.2  Teknik cek-silang,yaitu dengan cara mengecek-silang kebenaran fakta/data/informasi  tentang aspirasi masyarakat desa yang diperoleh dari satu pihak kepada pihak-pihak lain karena terdapatnya ketidakpercayaan/ketidakyakinan atau bahkan karena adanya kontraversi diri dari para anggota BPD. Bila ternyata terdapat kontraversi  antarkelompok masyarakat tentang suatu aspirasi, BPD sepatutnya menggunakan  teknik cek-silang untuk mencari solusi jalan-tengah atau  memilih salah satu versi  yang benar yang didukung oleh mayoritas masyarakat.

E.      Mitra-Kerjasama  BPD  dalam  Merumuskan  Aspirasi Masyarakat Desa

Dalam merumuskan aspirasi masyarakat desa, banyak pihak yang dapat dijadikan  mitra-kerjasama oleh BPD. Antara desa yang satu dengan yang lainnya, terdapat perbedaan baik dalam jumlah, jenis, maupun bentuk aspirasinya. Desa-desa yang terpencil dengan desa-desa yang terdekat bahkan berada di wilayah pusat perkotaan/pemerintahan memiliki  perbedaan hal tersebut. Di desa-desa terpencil, pada umumnya, yang masyarakatnya relatif lebih bersifat homogen, paternalistik, dan paguyuban; pihak-pihak yang dapat dijadikan mitra  untuk kerjasama sebagai sumber/bahan aspirasi relatif lebih sedikit jumlah dan jenisnya. Pihak-pihak itu misalnya, bila mayoritas masyarakat suatu desa itu bermatapencaharian  bertani, maka pihak itu adalah para petani atau kelompok petani, atau tokoh masyarakat  yang bertani.

Aspirasi mereka tidak jauh dari bagaimana agar hasil taninya berlimpah, harga pupuknya terjangkau, airnya mengalir, terhindar dari hama, padinya dapat dijual dengan  harga lebih tinggi dari sebelumnya, dan mendapatkan rupiah berlebih dari ongkos bertani yang sisanya  untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain mereka, pihak-pihak lainya bisa berupa  tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, perkumpulan olahraga, perkumpulan kesenian,  tokoh pendidik, dan sebagainya. Begitu pula bagi desa-desa yang masyarakatnya beternak,  berkebun, nelayan, dan sebagainya.

Di desa-desa yang dekat dengat pusat perkotaan/pemerintahan atau bahkan desa-desa yang  berada di wilayah perkotaan, aspirasi masyarakatnya relatif lebih banyak dan beragam (kompleks). Pihak-pihak yang dapat dijadikan mitra-kerjasama dapat bertambah. Mereka diantaranya adalah para tokoh yang terdapat pada berbagai parpol, berbagai ormas kepemudaan, berbagai agama, berbagai berbagai aliran pemahaman dalam seagama, berbagai pendidik, berbagai LSM, masyarakat usaha di pasar, masyarakat usaha di pertokoan, para petani, para buruh, para pelajar, para mahasiswa, para pegawai negeri sipil, para anggota  TNI, perkumpulan masyarakat dari beberapa daerah/etnis, dan sebagainya. Ini semua akan  berakibat pada banyak dan beragamnya aspirasi masyarakat masing-masing yang selain  banyak persamaannya terdapat juga banyak perbedaannya.

Dalam merumuskan aspirasinya pun sudah jelas memerlukan teknik-teknik yang sesuai  dengan karakteristik masing-masing kelompok masyarakat desa tersebut. Itu semua  memerlukan kemampuan dan kemauan anggota BPD untuk secara proaktif merumuskannya.

F.       Rumusan Aspirasi Masyarakat Desa

Aspirasi masyarakat desa, dengan demikian, dapat dirumuskan dalam bentuk:

1.      Peraturan-peraturan Desa yang sifatnya mengatur, membatasi, melarang,dan    memberi sanksi atas pelanggaran aturan yang dilarang demi terwujudnya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat desa;

2.      Program-program pembangunan desa untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;

3.      Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;

4.      Program-program/perjanjian-perjanjian kerjasama pembangunan antara pihak Desa dan  pihak-pihak lain, baik dengan yang berasal dari dalam maupun dari luar desanya;

5.      Prosedur pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Kepala Desa;

6.      Program-program pembangunan desa yang diusulkan untuk disubsidi/dibiayai oleh Pemerintah tingkat atasnya; Dan sebagainya.

Penulis : Hayan Minandar, anggota BPD Desa Sayang 2012-2018

Oktober 2012